Membangun Desa Melek Budaya dan Literasi

Sejak tiga bulan lalu, saya memutuskan pulang. Bergerak dan mengabdikan diri untuk desa tercinta. Kepulangan saya, tentunya selalu memiliki respon positif dan negatif.

Respon negatif tatkala melihat dandanan saya yang sekarang tidak rapi. Mulut-mulut mulai mengeluarkan maklumat warung kopi. Sesekali ada yang langsung menyindir. Namun, saya selalu memberikan senyum dan sesekali merespon dengan memberi guyonan.

Respon positifnya, saya yang sejak Pebruari lalu mendirikan Rumah Budaya Akhmad Fatoni (RBAF) yang sampai saat ini sudah berjalan programnya yaitu Pojok Ideologi dan Perpustakaan Cerita. Walau ada juga yang mencibir buat apa saya melakukan itu, namun satu-dua ada yang datang membaca ke Perpustakaan Cerita. Bila anak-anak yang datang, maka kerap saya bacakan dongeng. Bila orang dewasa atau remaja, maka saya tanya ingin membaca buku apa. Tentunya seusai membaca, mereka saya ajak diskusi ringan.

image

image

image

image

image

image

image

image

Keputusan untuk pulang ini, tentunya sebagai pengabdian pada kampung halaman. Apa-apa yang bisa saya persembahkan, tentu saya lakukan dengan bahagia. Seperti beberapa foto dokumentasi di atas, yang merupakan rekam jejak saya melalui Pojok Ideologi dan Perpustakaan Cerita yang merupakan dua dari tujuh program RBAF. Semoga lima program lainnya bisa segera menyusul dan terealisasisakan.

Mei lalu, perangkat desa membentuk panitia untuk seleksi calon perangkat desa. Pembukaan itu terdiri dari dua kepala dusun dan satu sekretaris desa. Dua dusun di desa saya memang sedang lowong, hanya ada PJ saja. Begitu juga dengan sekdesnya.

image
Banner di depan kantor Desa Mojorejo, selain itu juga di pasang pada beberapa titik tiap dusun.

Satu-dua tetangga (baca: warga Dusun Sumbertani) dan kenalan saya di Desa Mojorejo meminta agar mendaftar. Proses perangkat desa, sedari dulu mahal. Ada biaya rayon. Lah, itu yang membuat saya enggan. Namun, dorongan itu makin banyak, akhirnya saya mencoba mencari tahu perihal perangkat desa melalui Si Mbah Google. Ketemulah situs JDIH. Situs yang memuat Undang-undang. Perlahan semua UU saya download, lalu saya pelajari dengan seksama.

Ternyata saat ini, beda dengan dulu. Semuanya gratis, pembiayaan ditanggung APBDes. Namun ada yang mengganjal hati, jika semuanya ditanggung kok tidak sampai pada pelantikannya. Padahal, pelantikan adalah rangkaian dari pemilihan. Lah, melalui UU itu saya tidak menemukan jawaban.

Akhirnya saya berangkat menemui orang-orang yang bisa memberi jawaban atas hal itu. Dan memang begitu, kata mereka yang saya sowani. Barulah langkat terakhir, saya mencoba mendatangi bagian informasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, jawaban memang sama. Baiklah, mungkin memang perubahan baru sampai tahap itu. Namun, itu sudah sangat baik jika dibandingkan dengan yang dulu. Ini adalah perubahan kecil, yang semoga akan memberi dampak besar.

Setelah segala pernak dan perniknya tentang perangkat desa sudah saya kantongi. Maka, saya pun berusaha mencari tahu informasi seleksi. Tentunya, saya tetap saja guyonan dengan tetangga dan rekan-rekan desa. Saya masih mencari uang untuk melengkapi persyaratan yang berjumlah 16 itu. Memang persyaratan yang ditentukan panitia sebanyak itu. Lah, ketika saya di kantor desa dan meminta informasi perihal Sekdes, persyaratan itu langsung saya lingkari. Lingkaran pada poin itu, adalah sesuatu syarat yang berhubungan dengan instansi atau lembaga. Tentunya, pasti akan ada biaya pengurusan, entah itu transportasi saya atau adminitrasinya. Deretan syarat itu yakni:
1. Surat lamaran kepada Kades sesuai posisi yang dituju.
2. Daftar riwayat hidup.
3. Pas Foto 4×6 latar belakang merah sebanyak 6 lembar.
4. Surat pernyataan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa (bermaterai).
5. Surat pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945 (bermaterai).
6. Surat pernyataan tidak akan mundur dari pencalonan (bermaterai).
7. Surat pernyataan sanggup melaksanakan tupoksi (bermaterai).
8. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan sebagai CPNS, PNS, anggota TNI/Polri, serta BUMN/BUMD (bermaterai).
9. FC Ijazah SD/sederajat sampai dengan SMA/sederajat (legalisir).
10. FC akte kelahiran/surat kenal lahir (legalisir).
11. FC KK+KTP (legalisir camat).
12. SKCK dari Kepolisian Resort Mojokerto.
13. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan surat bebas narkoba dari pejabat berwenang.
14. Surat keterangan tidak pernah dihukum dengan ancaman minimal lima tahun dari pengadilan negeri Mojokerto.
15. Calon perangkat desa yang berasal dari PNS/TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD harus melampirkan surat ijin dari atasan.
16. Calon perangkat desa yang berasal dari PNS/TNI/Polri, Karyawan BUMN/BUMD wajib melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila diterima sebagai perangkat desa (bermaterai).

image

Yah, itulah sederet persyaratannya. Panjang seperti kereta api. Namun karena saya tidak terikat dengan lembaga apapun, kecuali sebagai orang yang ikut dalam organisasi kesenian, lembaga nonprofit yang saya dirikan, dan melatih teater di salah satu sekolah menengah atas di Mojokerto, SMAN 1 Kutorejo. Oleh karena itu, saya dapat diskon dua persyarakatan.

Ketika saya sudah memutuskan mendaftar sesuai permintaan tolong tetangga dan rekan-rekan di desa, juga masukan dari beberapa kenalan dan sahabat, perubahan akan cepat terjadi bila saya masuk struktur. Namun pada titik itu, saya setuju saja, tetapi saya tidak terlalu berambisi. Fokus saya pada desa, maka dari itu proses seleksi ini akan saya kawal dan awasi.

Jika terjadi hal-hal yang berbelok, maka saya harus meluruskan. Soal siapa yang jadi, itu tiada masalah, asalkan prosesnya sudah berjalan dengan baik. Dan saya menyatakan kemarin kepada salah satu panitia, bahwa saya akan mengawal proses ini. Lepas dari itu, saya juga menyampaikan bila saya tidak lolos seleksi, saya siap membantu jika memang dibutuhkan. Panitia pun ingin meminta nomor kontak saya. Namun sampai mau undur diri, tidak kunjung meminta. Akhirnya saya balik, saya yang meminta kontaknya.

Beberapa waktu lalu, saya sudah memosting tentang liputan di Radar Mojokerto perihal pungli perangkat desa. Lah, saya tidak mau itu sampai terjadi di desa saya. Saya melihat di kantor desa tidak berlangganan koran, maka saya beri kliping. Saat saya mau memberikan, perangkat desa atau panitia ada urusan di kantor kecamatan. Kliping pun saya taruh di meja PJ Sekdes. Tentunya, saya juga menanyakan pada biro informasi di Pengadilan Negeri Mojokerto, apakah tindakan saya melanggar hukum. Kata petugas, “Oh tidak, itu malah membantu karena di desa sampean tidak ada akses koran.” papar Bapak Adam di kantornya pada saya Sabtu, 21 Mei 2016.

Selain kliping, saya juga mengunggah di grup ebook Karang Taruna Mojorejo dan Arek-arek Sumbertani. Ada yang like dan yang komentar. Miris rasanya saya membaca komentar itu, katanya tindakan pungli sudah biasa. Respon dingin. Aduh, begitu antipatinya masyarakat terhadap pemerintah.

image
Kliping harian Radar Mojokerto, Rabu 18 Mei 2016, tentang kasuistika Pungli seleksi perangkat desa di Desa Salen, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

Mungkin itu juga yang membuat Pak Doni, Kaprodi bahasa Indonesia Universitas Islam Majapahit berkomentar soal saya mau mendaftar Sekdes: wah, mau terjun ke politik. Memang beliau ini, baru saya kenal. Namun kita seperjuangan yaitu dalam sastra, meskipun saya sebagai praktisi dan beliau akademisi, kita memperjuangan hal yang sama. Sebenarnya, beliau juga meminta saya untuk membantu di kampusnya, meminta saya menjadi dosen. Tentunya saya menjawab dan bercerita perihal pergerakan saya membangun desa dengan melek literasi dan sadar budaya yang akhirnya membawa saya pada pencalonan Sekdes untuk percepatan gerak itu, saya tidak bisa langsung mengiyakan. Hal itu juga saya tanyakan pada panitia, bila (seumpama) saya jadi Sekdes apa boleh mengajar? Jawab panitia, tidak apa-apa asalkan tidak PNS.

Ya, apapun itu dan bagaimana nanti. Jika saya memang dibutuhkan, di posisi apapun dan bagian apapun, jiwa dan raga saya siap saya abdikan. Tentunya dengan ijin Tuhan, tanpa itu niscaya saya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Juga ridho orangtua. Semoga saja, saya bisa memberi manfaat. Di mana pun itu, saya tidak merisaukan.

Iklan

8 thoughts on “Membangun Desa Melek Budaya dan Literasi

  1. Membangun masyarakat… wow, itu mulia sekali mas ahmad. Semoga mas ahmad bisa kuat menjalaninya hinnga titik darah penghabisan, sebab itulah yg dibutuhkan masyarakat. Masyarakat kadang menuntut hal-hal remeh, namun dg visi yang tegas seperti yang mas ahnad miliki, saya rasa tidak ada yg perlu dikhawatirkan ๐Ÿ™‚

    Disukai oleh 1 orang

    1. Ya, jika itu diamanatkan pada saya. Semoga saya mampu. Ya, masyarakat kita ini majemuk dan memiliki pemikiran variatif. Satu contoh, siapapun presidennya, sebelum jadi didukung, setelah ndak cocok, langsung dihujat. Padahal kerja presiden berat, membangun Indonesia yang luas dan berpenduduk majemuk, tentu butuh proses panjang. Sedangkan posisi presiden hanya lima tahun, tentu waktu singkat itu untuk memenuhi keinginan masyarakat majemuk jelas tidak mungkin. Makanya, ada satire atau meme yang merespon Mantan Presiden Soeharto: “Piye, enak jamanku toh?”

      Jika ditelisik, satire itu memang jaman Soeharto serba murah (di luar catatan buruknya loh ya), tentram, dan rakyat kudu manut (tidak boleh kritis). Itu jelas bisa tercipta karena masa kepemimpinannya panjang, lima tahun belum tergarap, dilanjut lima tahun berikutnya.

      Ya, semoga saja saya bisa, baik nanti jika harus melalui struktur atau melalui RBAF.

      Disukai oleh 1 orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s